|
|
 
HALAMAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  1. SEJARAH SINGKAT
  2. TENTANG KIP
  3. DASAR HUKUM
  4. MEKANISME
  5. PENGAJUAN KEBERATAN

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) awalnya bernama Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 1999-2004.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dibahas sejak tahun 1999, setelah melewati proses selama sembilan tahun, karena  tuntutan akan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik UU KIP disahkan DPR pada tanggal 3 April 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Diberikan waktu dua tahun untuk melaksanakan Undang-undang ini.

Pada tanggal 30 April 2010, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik efektif diberlakukan di seluruh Indonesia.

REFORMASI ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan  publik. Sedangkan jenis-jenis informasi publik terdiri dari 5 jenis. (Baca : Jenis-Jenis Informasi Publik)

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Mengenai mekanisme untuk mendapatkan informasi dapat dibaca pada artikal Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.***

Mauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede vel vehicula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce sodales. Quisque eu urna vel enim commodo pellentesque. Praesent eu risus hendrerit ligula tempus pretium. Curabitur lorem enim, pretium nec, feugiat nec, luctus a, lacus.

Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac lacus. Nulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendisse potenti. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor eget odio. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus, feugiat porttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. Maecenas commodo. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hendrerit.

Lorem Ipsum ...

Lorem Ipsum ...